Kasus kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan, khususnya pondok pesantren, kembali menjadi sorotan publik menyusul rentetan pengungkapan kasus hukum. Situasi ini memicu pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan, perlindungan anak, serta penegakan hukum di lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Berbagai kalangan mendesak adanya evaluasi menyeluruh untuk memastikan ruang belajar yang aman bagi seluruh santri di Indonesia.
Pondok pesantren selama ini dikenal sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika bangsa. Namun, untungnya ditemukan sejumlah kasus kejahatan seksual yang menunjukkan adanya celah struktural yang sering disalahgunakan oleh oknum internal. Kondisi ini menuntut pandangan yang obyektif dan proporsional: menegaskan ketegasan hukum terhadap pelaku tanpa harus mendiskreditkan eksistensi ribuan pesantren lain yang tetap menjalankan fungsi pendidikannya secara baik dan bertanggung jawab.
Data Empiris dan Masalah Nasional
Berdasarkan catatan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dibandingkan bentuk pelanggaran lainnya. Dari data tersebut, sebagian besar pelaku justru berasal dari kalangan pendidik, pengasuh, atau tokoh yang memiliki otoritas langsung terhadap korban.
Sementara itu, Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dalam catatan tahunannya secara konsisten menemukan laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan berbasis agama dari tahun ke tahun. Angka-angka ini diyakini baru sebatas puncak gunung es, mengingat banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat gangguan psikologis, ancaman, maupun ketakutan sosial dari pihak korban dan keluarga.
Kasus-kasus berikut yang disebutkan sepanjang tahun 2026 mempertegas bahwa permasalahan ini bersifat lintas wilayah dan memerlukan perhatian serius dari pemangku kebijakan:
- Pekalongan: Pondok pesantren Pengasuh berinisial AKF ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kekerasan terhadap sejumlah santriwati.
- Pati: Kasus serupa menjerat pengasuh pondok pesantren berinisial A yang diduga melakukan tindak pidana terhadap puluhan santriwati.
- Ponorogo: Pimpinan pondok pesantren berinisial JYD mengumumkan dengan pembela hukum atas dugaan pencabulan terhadap belasan anak di bawah umur.
- Belo, Nusa Tenggara Barat: Pimpinan pondok pesantren berinisial RS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan sodomi terhadap sejumlah santri laki-laki.
- Pujut, Lombok Tengah: Oknum tenaga pengajar pondok pesantren berinisial MYA menghadapi proses hukum atas dugaan kekerasan seksual terhadap santrinya.
Di tingkat regional Nusa Tenggara Barat, permasalahan serupa juga meninggalkan catatan mendalam bagi penegakan hukum lokal. Salah satu kasus yang mendapat perhatian publik luas adalah kasus yang melibatkan oknum pimpinan yayasan pondok pesantren di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, berinisial AF. Modus operandi yang sering ditemukan dalam kasus-kasus semacam ini melibatkan pemanfaatan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, termasuk manipulasi doktrin keagamaan tertentu untuk mengelabui korban.
Relasi Kuasa dan Lemahnya Pengawasan
Kerentanan santri di lingkungan asrama dipicu oleh beberapa faktor krusial. Pertama, tingginya tingkat kepercayaan orang tua kepada pihak pengasuh seringkali membuat pengawasan eksternal menjadi longgar. Orang tua sering menyerahkan pengawasan penuh kepada pihak pesantren tanpa mekanisme kontrol secara berkala.
Kedua, adanya hubungan kekuasaan yang timpang antara pemimpin atau guru dengan santri menciptakan ruang bagi terjadinya dominasi psikologis. Dalam struktur tradisional tertentu, figur kyai atau pengasuh memiliki otoritas mutlak yang sulit diselidiki oleh santri maupun lingkungan sekitar. Ketika otoritas ini disalahgunakan, korban kerap tidak memiliki daya tawar atau saluran pengaduan yang aman.
Ketiga, belum meratanya standar operasional prosedur (SOP) pencegahan kekerasan seksual di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan mandiri. Sebagian besar pesantren dikelola secara swadaya dengan kapasitas pengawasan internal yang terbatas, sehingga lambat mendeteksi adanya indikasi penyimpangan sejak dini.
Prospek Pembenahan
Selain penegakan hukum yang tegas, pembenahan sistemik di tingkat internal pesantren mutlak diperlukan. Langkah-langkah tersebut meliputi pembentukan unit layanan pengaduan yang mandiri, keterbukaan akses komunikasi antara santri dan keluarga, serta edukasi tentang kesehatan reproduksi dan batasan diri bagi seluruh warga pesantren.
Pondok pesantren harus dikembalikan pada kedudukannya yang mulia: sebagai pusat pencerahan, ilmu pengetahuan, dan pembentukan karakter yang aman bagi anak-anak bangsa. Perlindungan terhadap santri bukan hanya tanggung jawab hukum semata, melainkan tanggung jawab moral bagi seluruh elemen masyarakat untuk memastikan dunia pendidikan bebas dari segala bentuk ancaman kekerasan.
Author: Yunita – Focal Point Preventing Sexual Exploitation, Abuse Harassement (PSEAH) InSPIRASI
Web Admin: Asih Purnama Fitri – Media, Publication and Campaign Division of InSPIRASI
